Soal Rp23 Ribu, DPRD Hearing Pemda Lutim

31 Januari 2017 16:15
Wakil ketua DPRD Luwu Timur, HM Siddiq BM.

LUTIM,INIKATA.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur telah melayangkan undangan kepada sejumlah pihak seperti Sekertaris Daerah (Sekda), Inspektorat, bagian hukum dan dinas Pendidikan, Selasa 31 Januari.

Undangan yang dilayangkan oleh pihak DPRD tersebut dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait adanya kegiatan pengecekan golongan darah dan pembuatan ID Card siswa dan guru serta pegawai dengan membebankan biaya senilai Rp23 ribu per orang. Rencananya, RDP ini digelar, Rabu 1 Februari.

Wakil ketua DPRD Luwu Timur, HM Siddiq BM yang ditemui awak media membenarkan adanya undangan tersebut. Menurutnya, pihak DPRD mengundang pihak terkait dalam rangka mendengarkan pendapat soal kegiatan pengecekan golongan darah ini.

“Kita undang Bupati dalam hal ini Sekda, Inspektorat, bagian hukum dan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan. Undangan itu terkait pengecekan golongan darah dengan membebankan senilai Rp23 ribu per orang,” ungkap legislator partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Siddiq menjelaskan, dalam RDP nantinya, pihak DPRD dalam hal ini komisi satu akan mempertanyakan apakah sebelumnya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, La Besse itu sudah dikoordinasikan dengan Bupati, HM Thorig Husler.

“Kita juga menghadirkan Inspektorat alasannya adalah sebagai auditor internal Pemda, apakah keadaan ini menurut Inspektorat melanggar mekanisme atau peraturan perundang – undangan. Kenapa bagian hukum karena mereka mengatur tata naskah,” ungkapnya.

Ketua Tim Sapu bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli), Kompol Armin mengatakan, setelah dilakukan permintaan klarifikasi sejumlah pihak terkait maka status kasus dugaan Pungli tersebut telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan.

“Penyidik baru saja melakukan gelar perkara dan berkesimpulan bahwa telah terjadi peristiwa pidana sehingga kasus ini ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan,” ungkap Armin yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala (Waka) Polres Luwu Timur.

Armin menambahkan, setelah dilakukan permintaan keterangan dari seluruh pihak terkait, maka penyidik nantinya akan menyimpulkan dan menetapkan siapa – siapa tersangka dari kasus dugaan Pungli tersebut.

“Mudah – mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa menetapkan siapa-siapa tersangka dari permasalahan tersebut,” ungkap Armin yang mengaku sudah memintai klarifikasi sebanyak 10 orang saksi temasuk pihak perusahaan itu sendiri.

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Luwu Timur, La Besse tidak membantah soal adanya rekomendasi tesebut. Menurutnya, seluruh akibat dari rekomendasi itu akan menjadi tanggung jawab dirinya. “Rekomendasi itu benar dan untuk masalah ini saya yang tanggung jawab,” ungkapnya. (**)