PT Niviron Bersikeras, Pemkot Harus Tegas!

25 Juli 2016 21:17

PALOPO, INIKATA.com – PT Niviron sebagai pengelola pusat perbelanjaan City Market bersikeras terkait pembayaran sisa angsuran kepada Pemkot yang tertuang di dalam MoU pengelolaan bangunan komersial yang dananya bersumber dari Bank Dunia.

Sekaitan hal tersbut, pengamat mendesak Pemkot Palopo untuk bersikap tegas kepada PT Niviron. Itu diungkapkan Pengamat ekonomi yang juga Ketua Program Studi (Prodi) Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Ilhamuddin SAg MA.

Ilhamuddin mengatakan, Pemerintah Kota Palopo harus tegas dan tidak boleh membiarkan PT Niviron seenaknya menolak untuk membayar angsuran sesuai yang tertuang pada MoU yang telah diteken kedua belah pihak.

“Pemkot harus tegas. Tidak boleh membiarkan PT Niviron menolak pembayaran angsuran itu. Tidak ada alasan bagi PT Niviron untuk menolak pembayaran itu, apalagi sudah tertuang dalam MoU kedua belah pihak,” katanya.

Menurut Ilhamuddin dari segi pendapatan yang masuk kepada pihak PT Niviron jumlahnya cukup besar. Sehingga disayangkan jika terkait angsuran itu pemkot justeru melakukan pembiaran yang dapat menyebabkan kerugian bagi daerah.

“Hal ini sangat nerugikan daerah. Karena akan memangkas pos lain untuk membayar bank dunia. Soal investasi yang dimasukkan oleh PT Niviron, itu bukan alasan untuk menunda pembayaran angsuran,” ungkapnya.

Bahkan, dengan tegas, Ilhamuddin menyebutkan, jika pihak PT Niviron enggan untuk mentaati apa yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak maka Pemkot dimita untuk segera melakukan pemutusan kontrak sembari menempuh jalur hukum.

“Kalau tidak mau bayar, putus kontrak saja. Masih banyak kok pengusaha yang bersedia mengelola city market. Pemutusan kontrak itu tidak akan berefek bagi Kota Palopo. Justeru akan menyehatkan kondisi perekonomian dan adiministrasi keuangan daerah. Pembayaran ke Bank dunia itu tidak boleh terlambat, maka pembayaran pengelola city market ke pemkot juga tidak boleh telat,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, jika PT Niviron tidak takut terhadap ancaman Pemkot Palopo yang akan menempuh jalur hukum terkait pembayaran angsuran sesuai yang tertuang dalam MoU pengelolaan bangunan komersial, yang dananya bersumber dari Bank Dunia itu. (Radar Luwu Raya)